Apakah Bank Islam itu Benar Ada? [Part 1]

 

Mari kita lihat fenomena yang terjadi sekarang. Umat Islam berbondong-bondong mencoba mencari alternatif supaya terhindar dari pembiayaan bank konvensional. Kenapa? Karena sebagian umat Islam meyakini bahwa skema bank konvensional yang berjalan sekarang dianggap sarat dengan unsur riba.

Nah, sebelumnya kita perlu memahami apa sebenarnya riba itu? Riba dalam konteks ini sering dikonotasikan dengan bunga. Heberler menuliskan “Teori bunga telah lama muncul secara lemah dalam ilmu ekonomi, sedangkan penjelasan dan ketentuan tingkat bunga masih tetap memperlebar jurang ketidaksamaan pendapat antara pakar ekonomi dari pada cabang-cabang ekonomi lain pada umumnya”. Banyak teori-teori yang lahir membahas tentang bunga ini. Semua teori itu akhirnya justru mendatangkan kebingungan. Pada kondisi inilah sebenarnya mulai kembali trend pembahasan bunga (baca : riba) . Kita harus berfikir kembali mengenai seluruh persoalan yang menyangkut bunga yang pada akhirnya dianggap sebagai praktek yang dekat dengan “riba”.

Melihat dari beberapa kajian yang ada, para ekonom dan ahli Ekonomi Islam juga mengganggap bahwa sistem bunga ini adalah sebuah sistem yang tidak berkeadilan, tidak layak dan berdampak pada kesenjangan ekonomi. Yang msikin bertambah miskin dan yang kaya semakin kaya. Dalam konteks Islam, telah dibuat sebuah garis pisah yang jelas bahwa bunga itu adalah riba, sedangkan perdagangan tidak sama dengan riba, bahkan dianjurkan. Karena perdagangan (jual beli) itu mengedepankan aspek keadilan, tidak saling merugikan dan mengedepankan aspek kejujuran dan kebenaran.

Berikut ulasan ekonom Islam Maulana Maududi tentang perbedaan pokok antara riba dengan perdagangan:

Pertama, Terdapat distribusi keuntungan yang sama dalam transaksi perdagangan karena pembeli memperoleh manfaat dari apa yang ia beli, sedangkan penjual memperoleh imbalan dari hasil kerja dan usaha dagangnya dengan pihak pembeli. Sebaliknya, keuntungan tidak dibagikan secara sepadan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi yang mengandung unsur riba. Pemilik Kapital menikmati keuntungan yang selalu jelas dan pasti, sementara di pihak lain si peminjam modal dalam usahanya mungkin memperoleh keuntungan dan mungkin pula mengalami kerugian.

Kedua, di dalam transaksi komersial dan industri, bagaimanapun tingginya keuntungan yang mereka peroleh hanya terbatas dan diperoleh hanya sekali. Sedangkan di dalam transaksi riba, pemilik modal memperoleh keuntungan secara terus menerus atas pinjaman pokok yang diberikan dan jumlah keuntungannya meningkat (atau lamanya) waktu. Di samping itu, tidak ada batasan terhadap keuntungan yang diperoleh. Mungkin saja keuntungannya jauh melebihi modal pokok yang dipinjamkan yang mungkin tak pernah dikembalikan, meskipun seluruh pendapatan dan modal peminjam telah ditarik seluruhnya ke tangan pemilik modal.

Ketiga, di dalam perdagangan, tawar menawar diakhiri dengan pertukaran barang (komoditas) dengan suatu harga dan pembeli tidak memperoleh pengembalian apapun dari penjual. Tetapi dalam riba, setelah pinjaman diberikan, peminjam masih harus mengembalikan uang yang telah digunakannya kepada pemilik modal ditambah dengan surplus berbentuk bunga.

Keempat, di dalam perdagangan, industri dan pertanian, seseorang bekerja keras kemudian baru menerima atau memperoleh keuntungan sebagai pertukaran atas kerja dan usahanya. Sedangkan di dalam transaksi riba , pemilik modal yang hanya sekedar memberikan kelebihan hartanya,  membagikan sebagian kelebihannya itu kepada orang lain tanpa adanya kerja dari pihaknya. kemudian ia memperoleh bagian tanpa memperdulikan keuntungan atau kerugian.

Melihat konklusi dari Maududi di atas jelas sekali bagi kita bahwa yang benar-benar sesuai konsepnya dalam Islam adalah perdagangan, karena dengan konsep perdagangan sangat jelas bahwa yang diusung adalah konsep berkeadilan, keterbukaan, suka sama suka dan keseimbangan antara penjual dan pembeli.

 

Asas-Asas Syariah

Seperti dijelaskan di atas, hukum Islam atau asas-asas syariah  menjadi acuan baku Bank Syariah dalam melakukan berbagai aktifitasnya. Asas-asas dalam perjanjian Syariah  berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan/perjanjian yang dibuat. Asas-asas perjanjian Syariah tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut

Pertama, prinsip kebebasan (Al-Hurriyah), merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam. Artinya pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (fredoom of making contract) baik mengenai obyek perjanjian. Adanya pemaksaan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

Kedua, prinsip persamaan dan kesetaraan (Al-Musawah) yang memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan.

Ketiga, prinsip keadilan (Al-‘Adalah ). Dalam operasionalnya, para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan dan memenuhi semua perjanjian yang mereka buat. Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur’an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral, bahkan Al-Qur’an menempatkan keadilan lebih dekat kepada takwa.

Keempat, prinsip kerelaan (Al-Ridha), yaitu segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara penjual (bank) dan pembeli (konsumen), jika dalam transaksi tidak dipenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang bathil. Jadi asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun.

Kelima, prinsip kejujuran dan kebenaran (Ash-Shidq), merupakan nilai etika dalam Islam. Nilai kebenaran memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.

Keenam, prinsip literal/tertulis (Al-Kitabah) yaitu akad yang dibuat oleh pihak-pihak harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian, terutama tranksaksi dalam bentuk kredit, juga diperlukan saksi-saksi) dan prinsip tanggung jawab individu.

Skema Syariah

Skema syariah yang ada sekarang adalah sebagai berikut :

Pertama, skema Mudharabah, adalah perjanjian pembiayaan usaha bersama di mana bank sebagai penyedia modal sedangkan nasabah menjadi pengelola dana. dalam praktek ini, keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka dengan sistem bagi hasil . Jika pihak bank memberikan kewenangan penuh kepada nasabah dalam menentukan jenis dan tempat investasi maka skema ini disebut Mudharabah Muthlaqah. Sebaliknya jika bank memberikan kewenangan secara terbatas kepada nasabah disebut dengan Mudharabah Muqayyadah. 

Kedua, skema Musyarakah, adalah perjanjian pembiayaan, di mana Bank dan nasabah secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment) , atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Ketiga, skema Murabahah, berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual-beli di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku/modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang telah ditentukan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad. Sedangkan pembayaran dilakukan secara cicilan. Skema ini yang selama ini familiar di tengah masyarakat.

Keempat, skema ijarah, transaksi ini dilandasi adanya perpindahaan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah wa iqtina (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Misal, jika pihak bank ingin menyewakan satu unit kantor sebagai tempat usaha, maka di akhir masa sewa pihak bank boleh melanjutkan akad sewa atau menjualnya kepada nasabah. Skema ini belum terlalu memasyarakat, karena mestinya kebutuhan untuk kantor bagi para pelaku usaha merupakan hal yang sangat strategis dan dibutuhkan.

Kelima, skema Wadiah, merupakan titipan barang/harta yang dititipkan oleh pihak pertama (nasabah) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara barang/harta tersebut dan pihak lain (bank) dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik menghendaki. Konsekuensinya jika uang itu dikelola pihak lain (bank) dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak lain (bank) dan bank boleh memberikan bonus atau hadiah pada pihak pertama (nasabah) dengan dasar tidak ada perjanjian sebelumnya. Aplikasinya di perbankan sering dalam praktek tabungan dan giro tidak berjangka.

Bersambung….

Adri Syahrizal

Adri Syahrizal adalah Presiden Direktur Ritelteam Indonesia; sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Konsultan manajemen Ritel dan UKM, Software ritel, Penjualan Rak Gondola supermarket dan Perlengkapan kasir. Ia adalah alumni Pondok Pesantren Sumatera Thawalib Parabek angkatan 1991-1997.

Baca jugaclose
%d blogger menyukai ini: