Hukum Hakim Muslim yang Memutuskan Perkara Fiqh Jinayah Berdasarkan KUHP Menurut Tinjauan Syariat Islam

Dalam penetapan hukum, agama Islam mengaturnya melalui hakim atau qadhi yang mengerti seluk beluk hukum sehingga bisa memutus perkara dengan adil. Hakim dipilih oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab memutus perkara yang terjadi di tengah umat. Hakim tersebut harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang berlaku. Seorang hakim dalam menetapkan hukum hendaklah berpedoman kepada Al-Qur’an dan Hadist.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim. Akan tetapi dalam penetapan hukum terhadap suatu perkara, Indonesia belum memutuskan perkara tersebut dengan bersumber kepada hukum Islam atau Al-Qur’an dan Sunnah secara menyeluruh. Dalam praktiknya seorang hakim di Indonesia yang memutuskan perkara menjadikan hukum positif sebagai pedoman. Hal ini terlihat dalam masalah pidana yang merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari kodifikasi hukum pada zaman kolonial Belanda yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia sejak 1 Januari 1918. Kodifikasi itu tertera dalam Wetboek van Strafecht voor Nederlandsch-Indie [ R. Abdoel Djamali, S.H, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 177]. Berdasarkan dalil-dalil di atas dan kenyataan yang terlihat di Indonesia, penulis mencoba untuk mengangkat sebuah karya ilmiah dalam bentuk paper yang berjudul “Hukum Hakim Muslim yang Memutuskan Perkara Fiqh Jinayah Berdasarkan KUHP Menurut Tinjauan Syariat Islam”.

Di Indonesia, ada beberapa tindak pidana peradilan, seperti pembunuhan, pencurian, zina, dan korupsi. Peradilan Indonesia sebagaimana yang diatur oleh KUHP pada BAB XIX tentang kejahatan terhadap nyawa pada pasal 338-350 membagi pembunuhan atas segi kesengajaannya menjadi pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, pembunuhan yang dilakukan dengan senjata disertai kejahatan berat, pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, pembunuhan yang dilakukan karena permintaan/ keinginan yang jelas dari yang dibunuh, dan menganjurkan atau membantu orang lain untuk melakukan bunuh diri [Prof. Moeljatno, S.H., Kitab Undang Undang Hukum Pidana, cet. 30 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012)].

Sedangkan dalam Islam dikenal adanya hudud yang mengatur tentang zina, menuduh orang berzina, pencurian, dan penyamun. Jinayah [ yang merupakan bentuk penganiayaan yang terjadi pada jiwa dan anggota tubuh manusia, berupa pembunuhan, melukai, dan pemukulan. Lihat: Wahbah Zuhaily, Al Fiqhu Al Islaami Wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikri, 2007), jilid 7 hlm. 5611] termasuk ke dalam tindak pidana dalam Islam yang tingkatannya terbagi menjadi pembunuhan, pemukulan, dan melukai. Berdasarkan maksud dan unsur kesengajaannya, Jinayah dibagi menjadi tiga bagian; sengaja, menyerupai sengaja, dan tersalah. Tulisan ini difokuskan kepada dua permasalahan, yakni tentang bagaimana pendapat ulama mengenai hakim yang memutuskan perkara tidak sesuai dengan hukum Allah dan hukum bagi seorang hakim muslim dalam lingkungan peradilan di Indonesia yang memutuskan perkara jinayah terkhusus lagi pada pembunuhan berdasarkan KUHP menurut syariat Islam.

Dalam peradilan Indonesia, jika seorang pelaku tindak pidana melakukan kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) dengan disengaja atau sudah direncanakan maka dikenai hukuman-hukuman sebagaimana yang diatur pada bab XIX KUHP pasal 338-350. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang waktu masa tahanan terpidana berdasarkan tingkat kesengajaan pembunuhan yang dilakukannya. Sedangkan dalam syariat Islam, para ulama sepakat bahwa jika pembunuhan dilakukan secara sengaja maka hukumannya adalah qishash, berdasarkan firman Allah ta’ala dalam Q.S. al-Baqarah: 178-179 dan al-Maidah: 45. Qishash secara terminologi syariat berarti menghukum pelaku pembunuhan dengan hukuman yang sama dengan tindakannya [Wahbah Zuhaily, Al Fiqhu Al Islaami Wa Adillatuhu…, jiid 7 hlm. 5661 dan Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni, Tafsir Ayatul Ahkam, Juz. 1 (Riyadh: Darul Kutub Al-Islamiyyah) hlm. 131]. Hal senada juga dapat kita temui dalam tafsir Ayatul Ahkam oleh Syaikh Muhammad Ali Ashabuni. Hukum qishash dapat ditiadakan jika ahli waris dari keluarga yang dibunuh memaafkan, akan tetapi si pembunuh diharuskan membayar diyat/ denda. Adapun hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan jenis pembunuhan menyerupai sengaja dan tersalah adalah diyat sebagaimana firman Allah ta’ala dalam surat al-Nisa’: 92.

Untuk dapat mengetahui hukum hakim muslim yang memutuskan perkara fiqh jinayah berdasarkan KUHP dalam tinjauan syariat Islam, kita harus mengetahui perihal berhukum dengan selain hukum Allah SWT. Sebab KUHP merupakan hukum positif yang dibuat oleh manusia dan bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda. Dan hal tersebut dapat ditelusuri dalam surat Al Maidah ayat 44, 45, dan 47 dengan tiga status yang berbeda yaitu kafir, zhalim, dan fasiq.

Dari penjelasan-penjelasan mengenai ketiga ayat surat al-Maidah ini, disimpulkan dua pendapat bahwa ketiga ayat tersebut (label kafir, zhalim dan fasiq) khusus untuk ahli kitab dan tidak termasuk kaum muslimin dan umum untuk ahli kitab serta kaum muslimin [Dr. Abdurrahman bin Shalih Mahmud, Alhukmu bi ghairi ma anzalallah (Riyadh: Daru Thayyibah lin nasy wa at-tauzi’, 1999 M/1420 H), hlm. 140]. Abdurrahman bin Shalih Mahmud mentarjih pendapat yang kedua dan tidak ada perbedaan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan orang Yahudi, dan keumuman dari ayat ini tidak menghapus bahwa ayat ini diturunkan untuk ahli kitab, karena al ‘ibratu bi ‘umumil lafzi laa bi khususis sabab. Kemudian ia menjelaskan yang juga senada dengan penjelasan Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali bin Abdul latif dalam kitabnya Nawaqidhul Iman karena keumuman ayat ini maka dapat tercakup dalam ayat ini jika seseorang berhukum dengan selain hukum Allah mengandung dua kemungkinan kekufuran [Ibid, hlm. 153-154] , yaitu:

1. Jika dia meyakini kewajiban berhukum dengan hukum Allah akan tetapi mendurhakainya karena hawa nafsu dan syahwat hal tersebut bersama pengetahuan bahwa hukum tersebut harus diterapkan dan dia mengetahui bahwa dia berdosa jika tidak menerapkanya, maka ini kufur asghar

2. Jika dia meyakini tidak wajib berhukum dengan hukum Allah dan mengingkarinya (seperti meyakini bahwa hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, ataupun menganggap kesamaan diantara keduanya) maka hal ini termasuk kepada kufur akbar[Ibid, hlm. 153-154 dan Abdul Aziz bin Muhammad bin ‘Ali bin Abdul latif, Nawaqidhul Iman (Riyadh: Dar al-Wathan lin nasyr, 1427 H) hlm. 312 dan 335].

Kemudian Abdurrahman bin Shalih Mahmud menghimpun pendapat para ulama sebagai berikut:

1. Ibnu Hazmin berpendapat bahwa orang yang menghalalkan yang telah diharamkan Allah, ataupun mengharamkan yang telah Allah halalkan maka dia telah jatuh kepada kekufuran.

2. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa orang yang menjadikan suatu yang benar/haq menjadi suatu yang salah/batil, sunnah menjadi bid’ah, bid’ah menjadi sunnah, menjadikan hal yang ma’ruf menjadi munkar, dan munkar menjadi yang ma’ruf, maka dia telah menukar-nukar dan akan dihukum oleh Rabbul ‘Aalamin Ilahil Mursalin (Allah SWT). Dan orang tidak yang meyakini kewajiban berhukum dengan hukum Allah yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW maka dia jatuh kepada kekufuran.

3. Ibnu Qayyim mengatakan “Telah datang Al-Qur’an dan ijma yang shahih bahwa Islam telah me-nasikh–kan/menghapuskan agama-agama sebelumnya, dan Allah SWT telah membatalkan syariat pada taurat dan injil dan di-fardhu-kan untuk setiap manusia dan jin untuk mengikuti syariat Islam, maka tidak ada ke-fardhu-an kecuali yang diwajibkan oleh Islam dan tidak ada keharaman kecuali yang telah diharamkan oleh Islam.

4. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah telah mengingkari orang yang berhukum seperti orang-orang jahiliyyah yang berhukum dengan penuh kesesatan, kebodohan, hawa nafsu, dengan pikiran mereka belaka dan mendahulukan hal tersebut dari pada Kitab Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW. Barangsiapa yang melakukan hal tersebut telah jatuh kepada kekufuran.

5. Syaikh Abdullatif bin Abdurrahman mengatakan bahwa yang berhukum selain dengan Kitab Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW setelah adanya pemberitahuan maka dia dapat jatuh kepada kekufuran,

6. Syaikh Hamdun bin ‘Atiq berpendapat bahwa salah satu yang bisa menyebabkan seseorang menjadi murtad adalah berhukum dengan selain dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW, beliau menukil pendapat beliau berdasarkan kepada pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir.

7. Imam asy-Syaukani mengatakan bahwa berhukum dengan hukum thaghut dapat jatuh kepada kekufuran

8. Syaikh Muhammad bin Ibrahim berpendapat bahwa yang berpaling dan membenci hukum Allah dan Rasul-Nya dapat jatuh kepada kekufuran yang dapat membuat seseorang keluar dari millah

9. Muhammad Rasyid Ridha memberikan jawaban ketika ditanya oleh seorang rakyat India yang bertanya apakah seorang muslim boleh berhukum dengan undang-undang buatan Inggris, kemudian memberikan jawaban dengan surat Al-Maidah ayat 44 dengan menjelaskan dua ta’wil mengenai ayat tersebut, yaitu kafir yang bukanlah mencapai kafir (kufrun duuna kufrin) dan ta’wil bahwa yang dimaksud adalah orang yang mengingkari, membenci, dan berkeyakinan bahwa hukum Allah adalah salah satu bentuk kezhaliman. Kemudian beliau menjawab dalam kondisi tersebut seorang muslim mematuhi hukum tersebut dan membatalkan/menolak undang-undang tersebut yang bertentangan dengan hukum Allah, dan tidak cukup dengan tidak menolong hukum tersebut atau tidak memihaknya. Akan tetapi, jika tidak sanggup maka daerah tersebut dipandang bukan sebagai daerah Islam (Ad-daaru la tu’tabaru daarul Islam fiima yazharu) dan berhukum yang lain (selain hukum Allah).

10. Syaikh Muhammad Shalil al-‘Utsaimin mengatakan bahwa dalam hal tersebut terdapat 3 (tiga) keadaan

a) Orang yang mengetahui tentang adanya hukum Allah, akan tetapi meyakini berhukum dengan selain dengan hukum Allah lebih baik dan lebih memberikan manfaat bagi hamba, atau menyamakan posisisnya dengan hukum Allah, atau mengatakan bahwa berpaling dari hukum Allah boleh (bukan merupakan sebuah kewajiban) maka hal ini telah jatuh kepada kekufuran yang dengan hal tersebutkan bisa menyebabkan keluar dari millah (agama)

b) Orang yang mengetahui adanya hukum Allah dan berkayikan bahwa hukum Allah lebih baik dan lebih bermanfaat, akan tetapi berhukum dengan hukum selain hukum Allah karena maksud untuk memudharatkan atau memberi manfaat untuk orang yang dihukum (mahkum ‘alaihi) maka hal tersebut termasuk kezhaliman dan tidak jatuh kepada kekufuran.

Orang yang mengetahui adanya hukum Allah dan meyakini bahwa hukum Allah lebih baik dan lebih bermanfaat, akan tetapi berhukum dengan hukum selain hukum Allah karena maksud menuruti hawa nafsunya dan kemaslahatan dirinya sendiri, maka hal tersebut termasuk kefasikan dan tidak jatuh kepada kekufuran.[Dr. Abdurrahman bin Shalih Mahmud, Alhukmu bi ghairi ma anzalallah…, hlm. 175-204].

Penulis berpendapat dan membagi hukum terhadap hakim muslim yang memutuskan perkara fiqh jinayah (tindak pidana pembunuhan) berdasarkan KUHP menjadi:

1. Hakim Muslim yang memutuskan perkara fiqh jinayah berdasarkan KUHP dan berkeyakinan bahwa KUHP lebih baik dari pada hukum Allah dan lebih bermanfaat atau menyamakan posisi antara keduanya serat mengingkarinya, dapat terjatuh kepada kekufuran.

2. Hakim Muslim yang memutuskan perkara fiqh jinayah berdasarkan KUHP dan berkeyakinan bahwa hukum Allah lebih baik dan lebih bermanfaat dan tidak mengingkarinya, tidak apa-apa dengan alasan:
a. Hakim telah berijithad dan berusaha untuk memutuskan perkara
b. Hakim tidak berwenang untuk memberi putusan di luar pasal-pasal yang telah ditetapkan dalam KUHP
c. Tidak adanya alat kelengkapan hukum untuk menegakkan qishash bagi pelaku jinayah (tindak pidana pembunuhan)

Pada hakikatnya seorang hakim diharuskan berhukum dengan hukum Allah, akan tetapi penulis berpendapat tidak apa-apa bagi hakim muslim yang memutuskan perkara fiqh jinayah berdasarkan KUHP pada saat ini dikarenakan ketidakkuasaan hakim untuk memutuskan perkara di luar pasal-pasal KUHP dan jikalau hakim tersebut tidak memutuskan perkara tersebut ditakutkan kekuasaan kehakiman akan jatuh kepada orang fasiq dan akan menambah kemudharatan, penulis berpegang kepada kaidah fiqhiyyah yaitu:

“menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan”.

Mafsadah (kemudharatan) dalam keadaan ini adalah jatuhnya kekuasaan kepada orang fasiq yang akan menghasilkan hukum yang tidak baik sehingga terjaganya jiwa (hifzu nafs) tidak tegak dan malah akan menambah kemudhartan. Penulis juga berpegang kepada kaidah fiqhiyyah lainya yaitu:
[Ibid, hlm. 43]

“apa yang tidak bisa diraih semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya”

Belum mungkinya penegakan syariat Islam saat ini di Indonesia dalam perkara fiqh jinayah tidak berarti meninggalkan putusan terhadap kasus jinayah (tindak pidana pembunuhan) secara keseluruhan, akan tetapi mana yang mungkin itu yang dilaksanakan yaitu KUHP, hal ini juga dilakukan untuk menjaga salah satu dari maqasidus syari’ah yaitu hifzun nafs (menjaga jiwa).

Dan penulis juga berpegang kepada kaidah fiqhiyyah lainya yaitu:

“sesuatu yang dharurat bisa membolehkan sesuatu yang dilarang”

Menggunakan selain hukum Allah/memutuskan perkara jinayah berdasarkan KUHP pada dasarnya adalah hal yang dilarang (mahzhurah), akan tetapi hal itu terpaksa dibolehkan karena adanya dharurah yaitu menjaga jiwa sebagaimana salah satu dari maqasidus syari’ah yaitu hifzun nafs, Jika ditinggalkan maka maqasidus syari’ah tidak akan terjaga dan jiwa tidak terjaga dan kejahatan dapat terjadi sekehendaknya. oleh karena itu tidak apa-apa menggunakan KUHP selama kita juga berjuang agar penegakan Syariat Islam dapat dilaksanakan dan tegak di Indonesia ini suatu hari nanti,sebagaimana fatwa Muhammad Rasyid Ridha ketika ditanya oleh seorang rakyat India untuk berhukum dengan hukum buatan Inggris, untuk terus berjuang terhadap penegakan syariat Islam[Dr. Abdurrahman bin Shalih Mahmud, Alhukmu bi ghairi ma anzalallah…, hlm. 197]. Sebagaimana yang dijelaskan mantan Hakim Agung Republik Indonesia, Bismar Siregar agar syariat Islam dapat berlaku dan dinyatakan secara resmi[Mochtar Naim, Kompendium Ayat-Ayat Al-Quran Yang Berkaitan dengan Hukum, (Jakarta: Hasanah, 2001) hlm. xx]. Jika syariat Islam sudah tegak maka diwajibkan untuk berhukum dengan hukum yang telah diturunkan Allah SWT dan tidak berpaling dari hukum tersebut.

Baca jugaclose
%d blogger menyukai ini: