HUKUM ISLAM: ANTARA WAHYU (REVELATION) DAN AKAL (REASON) (Article Review: Revelation and Reason in Conflicts dan Tensions in Islamic Jurisprudence, by Noel. J. Coulson)

 

Pembahasan Muslim dan Non-Muslim (orientalis) secara sadar muncul dalam konflik antara Muslim Timur dan Kristen Barat selama masa pertengahan. Sejalan dengan kemunduran negeri-negeri Muslim dan berada di bawah penjajahan Barat beberapa abad lamanya, dua konsep simultan tentang studi Islam muncul, satu di luar dunia Muslim dan lainnya di dunia Muslim. Kebanyakan pembaca Barat lebih dekat dengan karya-karya dan kritik Islamis Barat tentang Islam. Namun demikian, mereka kurang akrab dengan kajian para sarjana Muslim yang telah berusaha mempertahankan tradisi mereka sesuai dengan sumber, standar, dan kriteria yang berasal dari al-Qur’an dan Sunnah Nabi, dengan kata lain Studi Islam di Barat didorong oleh kebutuhan akan kekuasaan kolonial untuk belajar dan memahami masyarakat yang mereka kuasai.

Di Eropa Barat dan Amerika, akar-akar Islam dipandang berasal dari tanah-tanah subur Judeo-Kristiani. Kebenaran-kebenaran yang diterima dan dipegangi seluruh Muslim selama 14 abad yang lampau- kehidupan nabi, sunnahnya dan tes al-Qur’an, yang semuanya merupakan muatan iman Muslim yang suci ditundukkan pada analisis kritis yang salah arah, yang kadang-kadang tidak benar dan kurang sensitif. Situasi ini dipersulit lebih jauh oleh warisan ketidaksenangan pengalaman politik masa lalu dan prasangka kultural yang terus hidup.[1]

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian pemikir barat memberikan penilaian negatif terhadap Islam dan muslim, namun sebagian lain juga meletakkan penilaian yang objektif. Mencoba melihat Islam dari sumber asalnya, dan dari tuturan para ahlinya yang lebih seribu tahun menjaga kemurnian ajaran Islam. Di antara para pemikir barat tersebut adalah Noel James Coulson, seorang ahli Studi Islam di University of London yang memberikan argumentasi tentang studi Yurisprudensi Islam.

Yurisprudensi Islam menurut Coulson dalam arti yang tidak ada kompromi, menurut keyakinan agama itu sendiri. Hukum adalah sistem tentang perintah Tuhan yang ditentukan secara ketuhanan. Menolak prinsip ini pada dasarnya meninggalkan keimanan dalam Islam. Ia juga mengatakan Tuhan memberikan, manusia yang mengatur.[2]

Coulson mengatakan Yurisprudensi Islam adalah keseluruhan proses aktifitas intelektual yang memastikan dan menemukan istilah keinginan Tuhan dan mentransformasikannya ke dalam suatu sistem hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dilaksanakan. Dalam istilah-istilah dan batasan-batasan seperti itulah ketegangan dan konflik pemikiran Islam timbul.

“Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence” merupakan buah karya Noel J. Coulson. Buku ini mengetengahkan penyelidikan Prof. Coulson mengenai hakikat hukum Islam dengan cara menguji enam sifat yang berlawanan. Keenam sifat itu adalah wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritas dan kebebasan, idealisme dan realisme, hukum dan moralitas, serta stabilitas dan perubahan. Prof. Coulson mencoba mengarahkan sejarah perkembangan hukum Islam yang diperankan oleh para Hakim dan Mufti.

Keenam prinsip konflik tersebut ditawarkan untuk diuji dan tidak harus dipandang sebagai aspek-aspek pemikiran hukum Islam yang terpisah dan berbeda melainkan harus dipandang sebagai topik yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Pada artikel ini akan dipaparkan kajian Coulson tentang sifat yang pertama, Hukum Islam antara Wahyu Tuhan dan Akal Pemikiran Manusia.

Noel James Coulson lahir di London tahun 1928 dan wafat pada tahun 1986. Ia adalah Profesor Hukum Oriental di Universitas London (1967- 1986). Sebelum berkecimpung di dunia akademis, ia pernah menjabat sebagai Resimen Parasut perwira intelijen di Siprus dan Terusan Suez. Dia diangkat ke jabatan dosen Hukum Islam di Sekolah Studi Oriental dan Afrika (SOAS: Study of Africa and Middle East), University of London pada tahun 1954.[3]

Ketertarikan Coulson pada studi hukum Islam adalah ketika bersinggungan dengan tulisan Joseph Schacht dalam An Introduction to Islamic Law yang setuju dengan tesis yang mengatakan bahwa hukum Islam memang banyak berhutang budi kepada sistem-sistem hukum. Schacht berpendapat bahwa hukum Islam, baru muncul di sekitar abad kedua hijriah. Sementara Coulson menyatakan bahwa hukum Islam telah lahir pada masa Rasul.

Penulis lainnya adalah J.N.D Anderson dalam Islamic Law in The Modern World, Penulisan ini telah mempengaruhi Coulson untuk memberikan perhatian terhadap hukum Islam kontemporer. Sehingga dia mengkombinasikan bidang yang ditekuni Schatc dan Anderson yakni hukum Islam klasik, tengah dan modern, dan juga membandingkannya dengan pemikiran dan praktik hukum yang berkembang di kalangan masyarakat Barat.

Karya Coulson yang paling dikenal adalah History of Islamic Law (Edinburgh Univ. 1964); pada buku ini ia menceritakan tentang sejarah pembentukan hukum Islam abad awal dan biografi para Imam Mazhab. Karya lainnya adalah Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence (Univ.of Chicago 1969); ini adalah kumpulan kuliah Coulson tentang konflik dan ketegangan dalam yurisprudensi Islam. Succession in the Muslim Family (Cambridge Univ. 1971); Commercial Law in the Gulf States: The Islamic Legal Tradition (Graham & Trotman 1984).[4]

Wahyu menurut Coulson adalah sumber utama dalam Islam. Muslim meyakini wahyu sebagai Firman Allah kepada nabi Muhammad. Mereka muncul dalam 2 bentuk, pertama; teks Al-Quran yang merupakan firman Allah sendiri, dan kedua aktifitas dan keputusan nabi sebagai aturan bagi masyarakat muslim, ini dikenal dengan hadits atau sunnah.[5]

Yurisprudensi Islam adalah keseluruhan proses aktifitas intelektual yang memastikan dan menemukan istilah keinginan Tuhan dan mentransformasikannya ke dalam suatu sistem hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dilaksanakan. Dalam istilah-istilah dan batasan-batasan seperti itulah ketegangan dan konflik pemikiran Islam timbul.[6]

Dalam sejarahnya, perkembangan pemikiran hukum Islam terbagi atas dua kelompok. Pertama, kelompok yang menggunakan pendekatan subyektivisme teoistik; kedua, kelompok yang menggunakan pendekatan obyektivisme rasionalistik. Kelompok pertama cenderung melihat hukum Islam seutuhnya berorientasi ilahiyah, tunduk kepada dan hanya dapat diketahui melalui wahyu yang dibukukan dalam kata-kata yang dilafazkan oleh Nabi Muhammad SAW. berupa Alquran dan sunnah. Kata-kata tersebut merupakan sumber pokok hukum Islam dan disebut dalil. Karena itu, analisis hukum sebagian besar berfokus pada teks-teks suci tersebut. [7]

Posisi akal dalam aliran obyektivisme rasional sangat dominan dibanding dengan naql (wahyu), ini dikemukakan dari pernyataan Abu Husai al- Bajri al-Mu’taziliy tentang  cara kerja penemuan hukum Islam sebagai berikut:“Apabila seorang mujtahid hendak mengetahui hukum suatu kasus, dia wajib menyelidiki lebih dahulu bagaimana hukum itu harus menurut akal, kemudian menyelidiki apakah hukum akal tersebut telah berubah karena adanya naql. Jika tidak ada, dipertahankan hukum akal tersebut, dan jika ada, dipegangi hukum baru yang ditentukan oleh dalil naqli tersebut.”[8]

Baca juga:  Selamat Natal tentang Sejarah Indonesia

Dari kedua pendapat tersebut, muncullah apa yang disebut Coulson sebagai konflik dan ketegangan dalam yurisprudensi Islam, antara otoritas wahyu Tuhan dan pemikiran manusia.

Secara umum, pendekatan dan metode yang digunakan Coulson sama dengan yang digunakan sarjana barat lainnya dalam bidang ke-Islaman, yakni tergolong Revisionis dan bahkan Double Revisionis dan bukan tradisionalis. Dengan pendekatan dan metode yang demikian, maka karya-karya sejarah tentang Islam, termasuk hukum Islam, dikaji ulan g dan dicoba ditafsirkan kembali data sejarah yang ada dengan menggunakan pendekatan yang lazim di Perguruan Tinggi Barat.[9]

Pembahasan tentang problem akal dan wahyu dalam Islam pernah dibahas oleh A.J. Arberry, dalam bukunya Revelation and Reason in Islam, (George Allen & Unwin Ltd, London, 1965). Artikel tentang sejarah singkat ditulis oleh A.S. Tritton, dalam Arabic and Islamic Studies in Honor of Hamilton Gibb, (ed. by George Makdisi, Leiden, A.J.Brill, 1965, h. 619- 630). Penjelasan singkat tentang aspek mistikalnya diuraikan oleh D.B. MacDonald, “The Doctrine of Revelation in Islam” (Muslim World, vol. VII, January, 1977, no.2, 113-117).[10] Barbara J Metzger: Revelation and Reason: A Dynamic Tension in Islamic Arbitrament; (Journal of Law and Religion. Vol. 11, No. 2, 1994 – 1995).

Dalam sistematika pembahasannya, Coulson merunut alur pikirannya kepada:

 

  1. Topik yang diangkatkan

Noel James Coulson menggambarkan bahwa adanya konflik dasar antara wahyu Tuhan dan pemikiran manusia (fuqaha). Coulson melukiskan hukum Islam sebagai hukum Tuhan sekaligus hukum yang dilahirkan oleh para fuqaha. Ciri dari 150 tahun Islam yang pertama, ialah adanya kebebasan pemikiran hukum dalam upaya memecahkan berbagai masalah yang secara khusus tidak diatur oleh wahyu Tuhan.[11]

Norma hukum semacam ini seperti yang ditetapkan al-Qur’an dan as-Sunnah pada dasarnya dipandang tidak lebih sebagai modifikasi ad hoc dari adat yang ada. Hukum adat yang berlaku masih merupakan norma tingkah laku yang diterima kecuali kalau digantikan secara khusus oleh ketentuan-ketentuan wahyu Tuhan. Dan kalau keadaan baru menimbulkan problem baru, hal ini diserahkan kepada ahli hukum (faqih) berdasarkan pertimbangan yang dipandang sesuai. Dalam proses mengungkapkan pendapatnya yang dikenal dengan ra’yu, setiap orang bebas memperhitungkan faktor-faktor yang ia anggap relevan.

 

  1. Formulasi metode ushul fiqh Imam Syafi’i

Coulson mengungkapkan bahwa di abad awal Islam, pemikiran hukum Islam terbagi kepada dua kelompok, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa Hukum Islam adalah aturan Ilahi, dan kelompok yang berpendapat adanya pilihan manusia dalam hukum Islam.[12] Namun, kedua bentuk ini berhasil dikompromikan pada abad ke-9 oleh seorang pakar hukum Islam, Syafi’i. Untuk pencapaiannya, Syafi’I digelari dengan “Bapak Yurisprudensi Islam” (Father of Moslem Jurisprudence).

Imam asy-Syafi’I mengungkapkan bahwa perlunya akal manusia untuk menetapkan aturan hukum terhadap situasi yang secara nyata atau secara khusus tidak diatur oleh wahyu Tuhan. Tetapi akal Manusia yang demikian ini tidak dapat digolongkan sebagai ra’yu. Sebab akal di sini tidak bisa dipakai sebagai sumber hukum terlepas dari kehendak Tuhan dalam mencapai tujuan apapun yang diinginkan para ahli hukum. Fungsi akal adalah mengatur kasus-kasus yang baru dengan cara memberlakukan kasus baru tersebut di atas prinsip wahyu Tuhan yang telah mengatur kasus yang sama atau pararel. Proses ini dikenal dengan qiyas (anologi). Oleh karena proses anologi harus menemukan tempat bertolaknya dalam perwujudan kehendak Tuhan yang telah diterima, akal manusia terbatas dalam pelaksanaan dan pengembangan hukum Tuhan dan tidak dapat menjalankan sendiri terlepas dari wahyu.

Thesis Syafi’I ini telah mengubah wajah teori hukum Islam klasik, dari yang sebelumnya bahwa aturan hukum harus diambil dari Al-Quran atau Sunnah atau dengan bentuk analogi deduktif sehingga menghasilkan beberapa kasus di mana muncul ketidakadilan, kepada dibukanya sifat permisif terhadap penggunaan bentuk penalaran akal yang lebih liberal (liberal form of reasoning). Hal ini kemudian, didandani dengan terminologi yang lebih canggih dan disebut dengan Istihsan (mencari solusi yang paling patut, adil), atau istislah (mencari solusi terbaik untuk kepentingan umum).

Tetapi, ini tidak lagi dianggap bahwa teori ini seperti memberikan kedaulatan penuh kepada akal manusia. “Keadilan” dan “untuk kepentingan umum” kini  terlihat sebagai tujuan Allah di mana itu adalah tugas hukum Islam untuk mengimplementasikannya karena ketiadaan indikasi yang spesifik dari Al-Quran dan sunnah.

 

  1. Kasus yang diangkatkan

Coulson dalam mengungkapkan interaksi unsur wahyu Tuhan dan akal manusia dengan studi kasus tentang warisan. Coulson mengambil studi kasus tentang warisan karena beberapa hal:

  1. Tidak ada topik dalam hukum Islam yang berciri individu yang lebih tegas dari pada topik tentang kewarisan. Ketelitian di dalam penentuan prioritas para ahli yang sah, penetapan jumlah hak mereka, pada umumnya dipandang oleh para sarjana Muslim (ulama) sebagai puncak prestasi pemikiran hukum dan masterpiece dari keseluruhan sistem hukum.
  2. Hukum warisan merupakan bagian integral dan vital dari hukum keluarga dan dalam beberapa hal dapat dikatakan sebagai titik pusatnya, karena sistem prioritas dan nilai kuantitatif telah ditetapkan hak dari masing-masing sanak famili itu menempati dalam skema pertalian dan tanggung jawab keluarga.

Problem yang dipilih Coulson adalah tentang warisan. Ada kasus seorang wanita muslimah yang meninggal dunia tanpa berwasiat, dengan meninggalkan suami, ibu, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung dan dua saudara laki-laki seibu. Ahli waris yang ditentukan dalam Al-Qur’an adalah ibu, anak perempuan dan saudara perempuan, saudara laki-laki seibu-suami atau istri yang masih hidup. Tetapi bagaimana dengan sanak famili keturunan melalui pihak laki-laki yang hampir tidak mendapatkan sebutan dalam Al-Qur’an?

Baca juga:  Selamat Natal tentang Sejarah Indonesia

Untuk menjawab masalah ini para fuqaha berpaling kepada materi yang melengkapi wahyu Tuhan yang terdapat dalam sunah Nabi dan mendapatkan pemecahannya di dalam keputusan Nabi dalam kasus harta milik Sa’ad. Istri Sa’ad dengan 2 orang anak perempuannya ditinggal tanpa harta sedikitpun, karena seluruh harta milik Sa’ad telah diambil oleh saudara laki-laki Sa’ad yang menuntut harta waris sesuai menurut hukum adat suku sebagai orang terdekat menurut keturunan garis laki-laki.

Tidak lama setelah itu ayat-ayat tentang waris turun. Kemudian Nabi memutuskan bahwa janda Sa’ad semestinya mendapat bagian dari harta tersebut seperti yang telah ditentukan Al-Qur’an.

Contoh lain yang dikemukakan Coulson adalah kasus yang muncul 8 tahun setelah wafatnya nabi. Kasus ini ditangani oleh Khalifah Umar yang dikenal dengan Al-Mas’alah al Himariyah (Case of the Donkey). Umar akhirnya memutuskan berbeda dari yang ditetapkan oleh Al-Quran. Keputusan Umar ini tak pelak mengundang kontroversi dan diperdebatkan ahli hukum Islam di kemudian hari.

Masalah ini disebut Musytarakah atau Musyarakah artinya yang disekutukan (digabungkan), dan disebut juga Musyarikah, yang menyekutukan (menggabungkan), sebab saudara seibu sebapak (kandung) bersekutu atau menyekutukan diri dengan saudara seibu. Musyarakah adalah metode penyelesaian kasus ketika saudara laki-laki kandung sebagai asabah tidak memperoleh sisa harta karena habis dibagi oleh ahli waris lain, padahal di antara ahli waris tersebut ada saudara-saudara seibu (akhun li um) yang mendapat saham sesuai ketentuan, seperti berkumpulnya ahli waris yang terdiri dari suami, ibu, 2 orang saudara laki-laki seibu dan seorang saudara laki-laki kandung.

Dalam contoh kasus di atas saudari saudara kandung (seibu seayah) tidak mendapat bagian sedikitpun karena harta peninggalan sudh habis oleh ahli waris ashabul furudl. Dalam hal ini timbul persoalan/ pertanyaan apakah saudara-saudara kandung gugur hak warisnya karena telah dihabiskan oleh ashabul furudl yang diantaranya adalah saudara-saudara seibu? apakah mereka saudara-saudara/i seibu lebih utama dari pada saudara kandung sehingga mereka menggugurkan hak penerimaannya?

Umar bin Khathab RA. semula menetapkan gugurnya hak waris bagi saudara-saudara sekandung dalam kasus di atas. Namun penetapannya diprotes oleh orang-orang yang dirugikan dengan berkata: ”Wahai tuan hakim Amirul Mukminin, taruhlah andaikata bapak kami itu khimar (keledai), atau hajarun mulqon fil yamni (batu yang dilemparkan kelautan), bukanlah kami ini berasal dari seorang ibu yang satu juga?” Atas protes tersebut, dan dengan ijtihadnya Umar akhirnya meninjau lagi penetapannya dan merubahnya dengan cara menggabungkan mereka dalam 1/3 saham, tanpa memperhatikan apakah mereka itu laki-laki atau perempuan semuanya dianggap saudara seibu.

Sesuai kasus posisinya, masalah tersebut kemudian dikenal dengan sebutan al Umariyah, dan dilihat dari cara penyelesaiannya dikenal dengan musyarakah atau Musytarakah, dan sesuai dengan tempat dimana Umar mengucapkan masalah tersebut dikenal dengan Mimbariyah, dan dilihat dari protes para pihak yang dirugikan, masalah ini dikenal dengan Himariyah, Hajariyah dan Yamniyah.

Dari pemecahan masalah ini bisa dikatakan hukum adat tetap berlaku disertai beberapa modifikasi sebagaimana diperkenalkan oleh Al-Qur’an. Alqur’an tidak sepenuhnya menggantikan hukum yang ada, tetapi hanya memperbaiki dalam kasus-kasus tertentu.

Coulson menggambarkan bahwa hukum Islam dalam bentuk perkembangannya merupakan sebuah hukum para ahli hukum (fuqaha) dan bukan hukum para hakim. Hal itu diekspresikan dalam buku-buku sebagai doktrin fuqaha, tidak dalam hukum yang melaporkan kandungan keputusan-keputusan pengadilan. Itu merupakan sistem di mana teoritisi hukum mengontrol praktisi hukum.

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

Ahmad, Sadari. Validitas Orientalisme Sebagai Peletak Sumber Kajian Hukum Islam di Barat, di 22:37 0 komentar, http://pasca-uinsuka.blogspot.com/2008_01_01_archive.html

al-Jabiri, Muhammad Abid. Arab Islamic Philosophy: A Contemporary Critique, diterjemahkan oleh Burhan dengan judul “Kritik Pemikiran Islam, Wacana Baru Filsafat Islam. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. Pembagian Waris Menurut Islam, terj. A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Coulson, Noel James. Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence. Chicago: University of Chicago, 1969

Martin, Richard C.. Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama, kata pengantar ; H. M. Amin Abdullah. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002

Wijaya, Abdi. Hukum Islam: Wahyu Dan Akal. Jurnal Ar-Risalah: UIN Sultan Alauddin Makasar Volume 10 Nomor 1, Mei 2010

Wikipedia. Noel J. Coulson. Internet artikel. 9 Juni 2013. http://en.wikipedia.org/w/index.php?search=nj+coulson&title=Special%3ASearch

Zarkasyi, Hamid Fahmi. Akal dan Wahyu dalam Pandangan Ibn Rusyd dan Ibn Taimiyah, Jurnal Profetika: Institut Studi Islam Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Vol. 9, No. 1, Januari 2007.

[1] Richard C.Martin. Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama, kata pengantar ; H. M. Amin Abdullah (Surakarta, Muhammadiyah University Press 2002)

[2] Noel J. Coulson. Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence (Chicago: University of Chicago, 1969), h. 1

[3] Coulson, Conflicts.. h. i

[4] Wikipedia. Noel J. Coulson. Internet artikel. 9 Juni 2013. http://en.wikipedia.org/w/index.php?search=nj+coulson&title=Special%3ASearch

[5] Ibid, h. 4

[6] Ibid, h. 1

[7] Abdi Wijaya. Hukum Islam: Wahyu Dan Akal. (Jurnal Ar-Risalah: UIN Sultan Alauddin Makasar Volume 10 Nomor 1 Mei 2010), h. 140

[8] Muhammad Abid al-Jabiri, Arab Islamic Philosophy: A Contemporary Critique, diterjemahkan oleh Burhan dengan judul “Kritik Pemikiran Islam, Wacana Baru Filsafat Islam (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), h. 97.

[9] Sadari Ahmad, Validitas Orientalisme Sebagai Peletak Sumber Kajian Hukum Islam di Barat, di 22:37 0 komentar, http://pasca-uinsuka.blogspot.com/2008_01_01_archive.html

[10] Hamid Famhi Zarkasyi, Akal dan Wahyu dalam Pandangan Ibn Rusyd dan Ibn Taimiyah, Jurnal Profetika: Institut Studi Islam Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Vol. 9, No. 1, Januari 2007), h. 19

[11] Coulson, Conflict.. h. 4

[12] Ibid, h. 5

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: