Indonesia dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Pada 16 Agustus 2007, ASEAN telah mencanangkan perjanjian perdagangan bebas dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru. Kesepakatan ini dilaksanakan pada tahun 2013 dengan pengukuhan masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 atau di kenal dengan AEC (Asean Economy Community) atau MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

Dikarenakan Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki peran penting dari awal terbentuknya ASEAN, maka ada beban untuk berkontribusi besar dalam suksesnya program masyarakat ekonomi ASEAN untuk kedepannya.
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. Dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan.
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal. Hal ini membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah baru dengan inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Hal ini merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang memiliki peluang yang sangat besar diantaranya yaitu terciptanya intergras ekonomi, pasar potensial dunia, meningkatkan negara-negara pengeksport, meningkatkan tujuan investasi dan meningkatkan daya saing.
Pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang besar dan strategis, mempunyai populasi besar, sumber daya alam yang banyak dan beragam. Di samping itu, bisa dikatakan tidak ada penghalang bagi Indonesia untuk berperan penting dalam pencanangan manyarakat ekonomi ASEAN terutama dalam bidang ekonomi yang selaras dengan tujuan utama ASEAN sendiri, yaitu untuk memperkuat kontribusi kolektif dalam penanganan berbagai isu dan tantangan global.
Dalam hal ini, untuk menjalankan perannya, Indonesia akan memperluas kerja sama dengan mitra kawasan, memperkuat hubungan bilateral serta akan memastikan peran sentral ASEAN dalam mempererat hubungan kawasan Asia-Pasifik. Pada saat yang sama, Indonesia juga akan memperkuat peran ASEAN dalam percaturan global.
Dikjen Kerja Sama Perdagangan International Kementrian Perdagangan, Gusmardi, dalam sambutannya terhadap pembukaan acara sosialisasi Asean Economy Community 2015, menyebutkan bahwa upaya mewujudkan AEC 2015 memerlukan cetak-biru (blueprint) yang memuat secara komprehensif elemen-elemen, langkah khusus dan kerangka waktu bagi pelaksanaan setiap agenda hingga 2015. Blueprint ini menampung seluruh perjanjian/kesepakatan ASEAN di bidang ekonomi, menjabarkannya ke dalam langkah dan kerangka waktu yang jelas serta dapat membantu proses perencanaan ASEAN dan anggota secara lebih baik. Ia juga memuat kemajuannya dapat diukur, dan dapat menjadi alat menegakkan disiplin karena dengan ASEAN Charter. Dengan demikian, ASEAN telah bertransformasi dari kerjasama berdasarkan konsensus menjadi kerjasama yang mengikat (legally binding). Hal ini selaras dengan dijadikannya Indonesia tuan rumah KTT ke-18 ASEAN, KTT ke-19 ASEAN dan East Asia Summit (EAS), serta rangkaian pertemuan ASEAN lainnya, termasuk ASEAN Economic Community (AEC) Council, dan kegiatan-kegiatan lainnya (sebagai catatan, kurang lebih ada 600 events selama 1 tahun di tahun 2011). Hal ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi masyarakat dan pelaku usaha di berbagai kota di Indonesia yang menjadi tuan rumah pertemuan tersebut dalam memperkenalkan potensinya masing-masing dan mencatatkan kota atau daerahnya dalam agenda ekonomi ASEAN.
Kemudian Gusmardi juga menekankan bahwa private sectors khususnya UKM harus menjadi “main beneficiaries” dari kerjasama ASEAN khususnya di bidang ekonomi. AEC Blueprint dapat menjadi referensi dalam perencanaan bisnis setidaknya hingga tahun 2015 agar kegiatan usaha dapat diarahkan untuk lebih memanfaatkan kerjasama ASEAN. Perlu dibangun mindset bahwa “ASEAN adalah pasar Indonesia”, serta perlu peran aktif seluruh kalangan untuk mensosialisasikan ASEAN secara luas kepada pemangku kepentingan masing-masing di pusat dan daerah, pemerintah dan dunia usaha, akademisi dan masyarakat madani.
Dalam memainkan peran ini, Indonesia dalam MEA yang dimulai sejak awal Januari 2016 pasti telah melakukan persiapan. Untuk tahun 2014 sampai akhir 2015, persiapan Indonesia dalam menghadapi MEA mencapai 83%. Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iman Pambagyo mengatakan bahwa pencapaian sebesar 83% tersebut masuk dalam kategori pencapaian yang rendah apabila dibandingkan dengan negara anggota ASEAN seperti Singapura dan Brunei Darussalam. Namun demikian, perbandingan itu tidak bisa lakukan karna ada faktor pembeda antara Singapura dan Brunei Darussalam. Untuk kedepan, Indonesia akan meningkatkan perekonomian dalam bidang tarif dan jasa. Bagaimanapun genderang perang telah berkumandang, siap tidak siap mansyarakat Indonesia harus menghadapi dinamika MEA.
Kesimpulannya, Indonesia sebagai negara strategis dan mempunyai potensi yang sangat besar harus memaksimalkan kesempatan ini, semua pihak dari tingkat daerah sampai pusat harus sadar dan mempersiapkan diri akan adanya pasar bebas antar negara Asean dan Asia pasifik. Indonesia harus mempersiapkan sumber daya manusia yang matang dan handar agar tidak kalah saing dengan negara negara tetangga dalam menjalankan masyarakat ekonomi Asean.[]

Baca juga:  Terjemah Al-Qur`an: Dulu Ditolak, Sekarang Dibela

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: