KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (Kajian Politis Penerapan Hukum Islam Di Indonesia)

 

Negara Indonesia merupakan negara yang plural (majemuk). Kemajemukan Indonesia ini ditandai dengan adanya berbagai agama yang dianut oleh penduduk, suku bangsa, golongan, dan ras. Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama dikukuhkan dengan berdirinya sistem Peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia.

Peradilan Agama sebagai suatu lembaga dalam rangka penegakan supremasi hukum Islam bagi yang memintanya telah banyak melakukan berbagai gebrakan dalam mengeluarkan amar putusan. Putusan-putusan lembaga Peradilan Agama telah berperan aktif dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Pandangan ini diperkuat lagi dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Peradilan agama telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam rangka pembaharuan hukum Islam melalui putusan-putusan yang ditetapkan.[1]

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka positivisasi hukum Islam di Indonesia memasuki babak baru, di mana dalam Undang-undang tersebut diatur kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa Ekonomi syariah. Hal ini menjadi tantanga tersendiri bagi Pengadilan Agama, apabila berhasil dalam menyelesaikan perkara-perkara ini, maka terbuka peluang akan adanya positivisasi besar-besaran dalam kewenanangan absolut pengadilan agama. Namun jika gagal, maka hal ini akan menimbulkan preseden buruk dalam cita-cita penerapan hukum Islam di Indonesia.

Kata “Kewenangan” di sini sering disebut juga dengan “kompetensi”, berasal dari Bahasa Belanda “Competentie”, yang kadang-kadang diterjemahkan dengan “kekuasaan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara mengenai kekuasaan Peradilan, menyangkut dua hal, yaitu : tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”. Kompetensi Absolut yang dikenal dengan istilah kompetensi mutlak, menurut para ahli adalah “menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut attributie van rechtsmachts”. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, menjawab pertanyaan: badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili perkara. Sedangkan yang lain merumuskan bahwa yang dimaksud dari kekuasaan atau kompetensi absolut adalah persoalan yang menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.[2]

Kompetensi relatif atau wewenang relatif, mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Dalam hal ini diterapkan asas Actor Sequitur Forum Rei, artinya yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat.[3] Kompetensi relatif atau wewenang relatif, menjawab pertanyaan Pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur’an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Qur’an adalah kata syari’ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term “Islamic Law” dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.[4] Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah. Sebagai suatu produk kerja intelektual, perlu dipahami bahwa hukum Islam tidak hanya terbatas pada fiqh. Persepsi yang tidak proporsional dalam memandang eksistensi hukum Islam sering melahirkan kekeliruan persepsi baru dalam memandang perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam hukum Islam itu sendiri.

Adapun kewenangan mengadili badan Peradilan Agama dapat dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan yaitu: Kewenangan Mutlak (Absolute Competensi). Yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama adalah: Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, ekonomi syari’ah. Kewenangan Relatif (Relative Competensi). Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).

Selain itu, Pengadilan Agama juga memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Hal ini diatur dalam UU No. 3 tahun 2006, karena selama ini Pengadilan Agama memberikan penetapan (Itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama juga dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Pada pembahasan ini yang menjadi penekanan adalah dalam kompetensi absolut pengadilan agama.[5]

Ismail Sunny, mengilustrasikan politik hukum sebagai suatu proses penerimaan hukum Islam, digambarkan kedudukannya menjadi dua periode yakni pertama, periode persuasive source di mana setiap orang Islam diyakini mau menerima keberlakuan hukum Islam itu; dan kedua, periode authority source di mana setiap orang Islam menyakini bahwa hukum Islam memiliki kekuatan yang haruss dilaksanakan. Dengan kata lain, hukum Islam dapat berlaku secara yuridis formal apabila dikodifikasikan dalam perundang-undangan nasional.[6]

Transformasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan (Takhrij al-Ahkâm fî al-Nash al-Qânun) merupakan produk interaksi antar elite politik Islam (para ulama, tokoh ormas, pejabat agama dan cendekiawan muslim) dengan elite kekuasaan (the rulling elite) yakni kalangan politisi dan pejabat negara. Sebagai contoh, diundangkannya UU Perkawinan No.1/1974 peranan elite Islam cukup dominan di dalam melakukan pendekatan dengan kalangan elite di tingkat legislatif, sehingga RUU Perkawinan No.1/1974 dapat dikodifikasikan.

Baca juga:  Selamat Natal tentang Sejarah Indonesia

Secara teoritik orang selalu mengaitkan berlakunya hukum dengan kekuasaan terutama sekali kekuasaan negara. Indonesia bukannya sebuah negara Islam tetapi sebuah negara nasional yang memberi tempat pada umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam, termasuk juga pada umat-umat agama yang lain. Secara faktual umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas di Indonesia tetapi juga merupakan kelompok terbesar dari umat Islam di dunia. Hukum Islam menempati posisi sangat strategis bukan saja bagi umat Islam indonesia tetapi bagi dunai Islam pada umumnya dan sekaligus juga menempati posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia, untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia dalam bingkai sistem hukum nasional diperlukan hukum yang jelas dan dilaksnakan baik oleh para aparat penegak hukum ataupun oleh masyarakat.

Dalam politik hukum, kodifikasi hukum Islam menjadi sebuah undang-undang diharuskan mengikuti prosedur konstitusional dan sejalan dengan norma hukum serta cita hukum di Indonesia. Kodifikasi dan unifikasi hukum Islam serta penyusunan rancangan perundang-undangan yang baru diarahkan untuk terjaminnya kepastian hukum (law enforcement) di masyarakat.

Dilihat dari sejarah formalisasi syariat Islam di Indonesia, perdebatan tentang dasar Negara dibagi dalam 3 masa besar: Pertama, Dalam sidang BPUPKI rangka kemerdekaan Indonesia 1945 antara perwakilan Islam dan kaum nasionalis. Kedua, Perdebatan dalam Konstituante 1955-1959, antara partai-partai Islam dengan partai nasionalis dan PKI. Ketiga, Perdebatan dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tahun 1999-2003.[7]

Seiring gagalnya usaha tersebut, metode yang digunakan pun kemudian diubah kepada ruang lingkup yang lebih kecil, seperti Undang-undang dan Perda bernuansa syariah. Salah satu contohnya adalah diluluskannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Untuk kompetensi pengadilan Agama, pemerintah bersama DPR juga mengesahkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di mana pada pasal 49 Pengadilan Agama telah diberikan wewenang untuk mengadili sengketa tidak hanya di bidang perbankan syari’ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari’ah lainnya.

Perluasan kewenangan itu, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur Peradilan Agama, terutama hakim. Dalam hal ini adanya kasus yang telah diselesaikan di Pengadilan Agama Purbalingga mengenai sengketa ekonomi syari’ah menjadi hal yang harus diperhatikan,  karena kewenangan absolut mengenai ekonomi syari’ah semacam ini sebelumnya belum dilaksanakan di Pengadilan Agama lainnya.[8] Apabila berhasil dalam menyelesaikan perkara-perkara ini, maka terbuka peluang akan adanya positivisasi besar-besaran dalam kewenanangan absolut pengadilan agama. Namun jika gagal, maka hal ini akan menimbulkan preseden buruk dalam cita-cita penerapan hukum Islam di Indonesia.

Interaksi antara hukum nasional dan hukum Islam tersebut telah menjadikan bidang ilmu hukum ini menarik untuk didalami. Setelah sekian lama adanya dominasi hukum barat sebagai sumber-sumber hukum nasional, kini kita ditantang untuk melihat hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum utama dalam menciptakan salah satu hukum yang sangat penting yaitu hukum perbankan dan keuangan syariah. Keberhasilan pengembangan ilmu hukum perbankan/keuangan syariah ini akan dapat menentukan keberhasilan pengembangan ilmu-ilmu hukum lainnya yang bersumberkan dari agama Islam.

Untuk mengembangkan proses transformasi hukum Islam ke dalam supremasi hukum nasional, diperlukan partisipasi semua pihak dan lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan (adatrechts politiek). Politik hukum tersebut merupakan produk interaksi kalangan elite politik yang berbasis kepada berbagai kelompok sosial budaya. Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik itu, maka peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan semakin besar.

Dalam sistem politik di Indonesia, jika ingin penerapan hukum Islam secara formal di Indonesia, maka hal utama yang dilakukan adalah membentuk Undang-undang yang berlandaskan kepada hukum Islam itu sendiri. Hal ini tidak dapat dilakukan apabila pemerintah dan anggota legislatifnya bukanlah orang muslim yang benar-benar ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia. Maka tugas utama umat  Islam pada saat ini adalah untuk memperbanyak anggota legislatif yang mau berjuang dan memperjuangkan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Pemikiran akan terjadi perubahan hukum nasional itu, sebenarnya suatu manifestasi dari kehendak melepaskan diri dari kehidupan yang tidak demokratis, fasistis dan represif. Pikiran itu merupakan pergumulan dialektis dari kekuatan yang tidak puas dengan sistem hukum warisan kolonial yang tidak sejalan dengan nilai-nilai sosial kultural Indonesia. Konsep ini terukir dalam sejarah dan nilai-nilai perjuangan bangsa yang dikristalisasikan dalam konsensus Piagam Jakarta, sebagai titik kulminasi yang menjiwai dan mencetuskan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sudah mempunyai akar historis yang sangat jauh ke jiwa bangsa Indonesia.

Di samping peluang sosiologis sebagaimana yang dinyatakan di atas, Hukum Islam juga memiliki beberapa kendala dan problema, utamanya menyangkut integritasnya ke dalam hukum nasional yaitu[9]:

  1. Kemajemukan bangsa.
Baca juga:  Selamat Natal tentang Sejarah Indonesia

Patut diingat bahwa negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, masing-masing memiliki kondisi sosial dan kultural sendiri-sendiri sehingga tidak mudah untuk mendekatkannya satu sama lain. Tetapi, upaya pengintegrasian aspek sosio-kultural masing-masing elemen bangsa ini ke dalam sistem hukum nasional, harus didahului dengan proses pemilahan pada bidang-bidang yang dilakukan direunifikasikan secara relevan.

  1. Metode pendidikan hukum.

Selama ini, pelajaran ilmu hukum yang diajarkan kepada mahasiswa adalah trikotomi antara hukum Barat, hukum Islam, dan hukum adat. Berhubungan dengan masyarakat Indonesia relatif heterogen dan wilayahnya cukup luas, maka semakin berakibat pencarian titik temu di antara elemen hukum-hukum tersebut. Jadi, diperlukan sekarang adalah pemahaman integral dari pakar hukum dari ketiga sumber hukum tadi. Itu sudah pasti memerlukan perjuangan intelektual yang sangat berat.

  1. Kurangnya pengkajian akademik di bidang hukum Islam.

Ketertinggalan dalam mengembangkan pusat-pusat pengkajian Islam disebabkan oleh: (a) secara historis, pusat pengkajian yang tidak menghargai hukum Islam yang lebih dahulu berkembang ternyata tidak memberi tempat bagi pengkajian hukum Islam; (b) pengkajian hukum Islam terletak di antara pengkajian ilmu agama dan pengkajian ilmu hukum, akibatnya aspek pengkajiannya tidak mendalam; (c) perkembangan kualitas ketaatan umat Islam yang lemah, terutama keyakinan akidah dan moral yang sulit dikendalikan sehingga menimbulkan penurunan kualitas moral dalam pelaksanaan hukum; (d) masih dianutnya kebijaksanaan hukum politik Belanda yang mempunyai kepentingan politik sendiri, seperti: (1) umat Islam tidak boleh tunduk kepada hukumnya sendiri, (2) belum sepenuhnya kemandirian Peradilan Agama dalam sengketa perdata kecuali hukum keluarga; (e) banyak masalah yang dihadapi umat Islam, sementara belum ada fatwa hukum yang mampu merangkumkannya dalam satu perundang-undangan yang bisa diterima oleh semua elemen masyarakat Islam.

Inilah masalah-masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini, tatkala umat ini ingin memberikan kontribusi hukum Islam dalam proses pembangunan hukum nasional.

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

Ali, Zainuddin.  Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi. Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Mardani, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Jurnal HUKUM No. 2 vol 16. April 2009

Manan, Abdul. Reformasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Mardani, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Jurnal HUKUM No. 2 vol 16. April 2009Nadhiroh, Umroh. Perluasan Wewenang Peradilan Agama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt. G/2006/PA.Pbg. Tahun 2006). Tesis: Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Schacht, Joseph, An Introduction to Islamic Law, (Oxford: University Press, 1964), h. 1 dalam Mardani, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Jurnal Hukum No. 2 vol 16. April 2009

Sunny, Isma’il. Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam, dikutip dari Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia, Jilid I. Bandung: Ulul Albab Press, 1997

Sutantio, Retno Wulan dan Oerpikawinata, Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 1989

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49

Zamjani, Irsyad. Sekularisasi Setengah Hati: Politik Islam Indonesia Dalam Periode Formatif, Jakarta : Dian Rakyat, 2010

al-Munawar, Said Agil Husin. Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Jakarta: Penamadani, 2004

 

[1] Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 253

[2] Retno Wulan Sutantio dan Oerpikawinata, Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 8

[3] Ibid

[4] Lihat Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, (Oxford: University Press, 1964), h. 1 dalam Mardani, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Jurnal HUKUM No. 2 vol 16. April 2009), h. 270

[5] Mardani, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. (Jakarta: Jurnal HUKUM No. 2 vol 16. April 2009), h. 283

[6] Isma’il Sunny, Tradisi dan Inovasi Keislaman di IndonesIa dalam Bidang Hukum Islam, dikutip dari Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia, Jilid I (Bandung: Ulul Albab Press, 1997), hlm. 40-43.

[7] Irsyad Zamjani, Sekularisasi Setengah Hati: Politik Islam Indonesia Dalam Periode Formatif, (Jakarta : Dian Rakyat, 2010), h. 113

[8] Umroh Nadhiroh. Perluasan Wewenang Peradilan Agama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt. G/2006/PA.Pbg. TAHUN 2006). Tesis: Universitas Diponegoro Semarang 2008. H. 16

[9] Said Agil Husin al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 17

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: