Perjuangan Baru Pesantren

 dipresentasikan dalam Seminar Merajut Kembali Kekuatan Ekonomi Pesantren dalam rangka HUT Surau Parabek yang pertama, di Parabek, 19 Maret 2017

Bukan Hanya tentang ‘Pendidikan’

Suatu ketika, saya berbincang dengan Buya Deswandi, dan beliau menyatakan bahwa Sumatera Thawalib pada dasarnya sama dengan NU dan Muhammadiyah. Di kesempatan lain, Ust. Ardinal Bandaro Putiah seringkali menekankan bahwa Sumatera Thawalib Parabek adalah sekolah misi. Kedua ungkapan tersebut menyiratkan bahwa Sumatera Thawalib Parabek bukanlah sekedar sekolah an sich. Sumatera Thawalib adalah wadah perjuangan; Sumatera Thawalib adalah wadah pergerakan; Sumatera Thawalib adalah semangat misi.

Saya mengamini pernyataan kedua guru tersebut. Akan tetapi, identifikasi spesifik terhadap Sumatera Thawalib Parabek tidaklah begitu tepat. Bukan hanya Sumatera Thawalib Parabek yang merupakan gerakan misi, melainkan pesantren pada umumnya.

Pesantren tidak bisa disamakan dengan sekolah-sekolah negeri, baik sekolah umum maupun madrasah. Sekolah/madrasah negeri adalah program pemerintah. Institusi pendidikan pelat merah tersebut didirikan sebagai bentuk kewajiban negara dan pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan warganya. Pesantren juga tidak bisa disamakan dengan sekolah-sekolah unggulan atau terpadu yang muncul ketika kapitalisasi pendidikan semakin gamblang terlihat. Sekolah-sekolah kategori terakhir ini muncul dalam paradigma kompetisi di antara banyak pilihan lembaga pendidikan. Pesantren bukanlah program pemerintah, sebagaimana ia juga bukan proyek kapitalisasi pendidikan.

Pendidikan agama memang menjadi core utama dari sebuah pondok pesantren. Demi Liyatafaqqahū fī al-dīn atau menciptakan figur-figur al-rāsikhūna fi al-`ilm. Akan tetapi, dalam sejarah Indonesia, pendidikan bukanlah satu-satunya perjuangan pesantren.

Untuk konteks Minangkabau, asal muassal pesantren berdasarkan penjelasan sejumlah literatur berpangkal dari surau. Surau pada awalnya merupakan sebuah institusi berkaum. Adalah Syaikh Burhanuddin yang membuka makna baru bagi surau, yaitu untuk pendidikan Islam, sepulangnya beliau belajar dari ulama terkenal di Aceh, Abd al-Ra`uf al-Singkili. Selanjutnya, murid-murid Syaikh Burhanuddin lah yang berperan penting dalam pengembangan ajaran Islam di Minangkabau.

Azyumardi Azra mencatat bahwa reformasi pendidikan Islam kaum muda merupakan antitesis dari pendidikan surau tradisional yang terlalu akhirat oriented dan abai terhadap keterampilan mengorganisasi hidup di dunia. Dalam perkembangannya, rapat besar kaum ulama tradisional di Sumatera Thawalib Parabek pada 5 Mei 1930 membawa sistem pendidikan tradisional surau kepada modernisasi pendidikan Islam melalui Persatuan Tarbiah Islamiah (PTI). Artinya, ketika itu pesantren di Sumatera Barat, baik yang berlatar belakang pemikiran modern kaum Muda maupun surau tradisional ala kaum tua, merapat pada kesadaran yang sama, bahwa kesadaran-kesadaran pemberdayaan pendidikan, ekonomi, dan politik terhadap masyarakat sangat dibutuhkan di samping kedalaman ilmu agama.

Kesadaran tersebut, bersama gerakan-gerakan pemuda yang mulai menjamur pada awal abad ke dua puluh secara perlahan namun mantap berhasil meningkatkan kesadaran kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Artinya, pesantren tidak hanya terlibat dalam pendidikan Islam semata, tetapi juga terlibat dalam upaya-upaya kemerdekaan bangsa dari penjajahan Belanda. Pengaruh kesadaran ini begitu kuat, sehingga konon Snouck Horgrunje pernah menyarankan kepada pemerintah Belanda, jangan pernah halangi ibadah orang Islam, kalau perlu fasilitasi, beri mereka kapal-kapal untuk berangkat haji, dan kasih gelar kehormatan H (haji) di depan nama mereka, tapi halangi mereka dari aktivitas organisasi dan pemberdayaan karena jika tidak, mereka akan menuntut kemerdekaan.

Masih berdasarkan saran dari Snouck, Belanda melalui politik etis membangun banyak sekolah. Keberadaan sekolah-sekolah tersebut, berdasarkan catatan Zamakhsyari Dhofier, adalah dalam rangka memberikan pengaruh yang lebih kuat kepada generasi tumbuh pribumi dan mengurangi peran dari surau/pesantren.  

Saran dari Snouck di atas memperlihatkan bahwa aktivitas organisasi dan pemberdayaan bisa membahayakan posisi Belanda di Indonesia. Sedangkan aktivitas religius yang murni mementingkan kehidupan akhirat tidak. Untungnya, sejarah pendidikan Islam Minangkabau, dan Indonesia pada umumnya, digugah oleh para pembaharu dari pesantren untuk tidak hanya mementingkan surga dan neraka, tetapi juga kemerdekaan bangsa. Hal ini dibuktikan dengan menjamurnya organisasi, aktivitas literasi, dan pemberdayaan yang berangkat dari pesantren.

Bukan hanya pemberdayaan yang soft seperti disampaikan di atas, perjuangan kemerdekaan pesantren juga menyentuh sisi angkat senjata. Kita tentu saja sangat akrab dengan cerita-cerita santri/orang siak/santri yang ikut ke medan laga bersama para ulama/kyai/syaikh demi merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Contoh yang paling populer mungkin resolusi jihad yang dikeluarkan oleh para ulama demi mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia ketika agresi militer belanda di Surabaya. Ketika itu, pesantren-pesantren dari seluruh penjuru Jawa Timur mengirimkan para santri mereka untuk menghadang serangan Belanda.

 

Menjelang Tantangan Baru

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa perjuangan pesantren bukan hanya tentang pendidikan dalam arti sempit. Perjuangan pesantren adalah pendidikan untuk pembebasan. Jika pada masa penjajahan terminologi ‘pembebasan’ bermakna upaya-upaya pencapaian kemerdekaan dari tangan Belanda, maka untuk konteks sekarang diperlukan kontekstualisasi makna pembebasan tersebut.

Saat ini bangsa kita tidak lagi menghadapi penjajahan kedaulatan tanah air. Indonesia telah merdeka. 17 Agustus tahun 1945 proklamasi dikumandangkan. Setiap upaya pencabutan kembali kemerdekaan telah dihadang oleh seluruh rakyat, termasuk kalangan pesantren tentu saja. Sekali lagi, Indonesia telah merdeka.

Akan tetapi, kemerdekaan Indonesia saat ini mengalami kecacatan, terutama dalam aspek ekonomi. Indonesia adalah negara kaya. Akan tetapi, kekayaan tersebut disedot secara tidak adil oleh para penguasa. Rakyat tetap sengsara.

Dalam konteks ini, pesantren semestinya juga harus terpanggil. Pesantren harus terlibat pro aktif untuk mengatasi problem ini. Pesantren harus tetap dalam upaya liyatafaqqahū fī al-dīn. Tapi, itu belum cukup. Pesantren juga harus terlibat dalam upaya-upaya perbaikan ekonomi umat. Kemarin, dalam perbincangan bersama Buya Deswandi, beliau menyampaikan, “sudah saatnya kita ganti paradigma, bukan lagi pesantren berbasiskan proposal!” Lebih kurang, bukan umat yang menghidupkan pesantren, tapi sebaliknya.

Mungkin sudah banyak pesantren-pesantren yang telah memiliki badan usaha. Akan tetapi, jika badan usaha tersebut hanya ditujukan untuk menutupi biaya operasional pendidikan semata, maka itu sangat kurang. Itu artinya pesantren hanya memikirkan diri sendiri. Jika dianalogikan kepada perjuangan pesantren pada masa penjajahan, maka pesantren belum berupaya apa-apa untuk upaya perebutan kemerdekaan; baru terpatok kepada memperbaiki cara shalat para murid semata.

Jikalau dulu pesantren hanya memperhatikan pendidikan semata, pendidikan yang tidak membebaskan, maka kemerdekaan tidak akan kita dapatkan pada tahun 1945 tersebut. Dan jika sekarang pesantren ‘egois’ hanya memikirkan ‘pendidikan’-nya semata, atau jika badan usaha yang dimiliki hanya untuk menutupi biaya operasional semata, maka sungguh ia telah kehilangan fungsi pemberdayaan dan pembebasannya. Pesantren yang hanya memikirkan hal itu ibarat burung yang hanya memiliki satu sayap. Tentu kita tidak mau menjadi pesantren buntung!

Fadhli Lukman

Fadhli Lukman adalah seorang pelajar Studi Qur’an dan Tafsir dan Ilmu Sosial Keagamaan. Ia adalah alumni Pondok Pesantren Sumatera Thawalib Parabek angkatan 2002-2008. Ia pernah kembali ke Parabek menjadi tenaga pengajar pada tahun 2012/2013.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: