Santri sebagai Pionir dalam Mengatasi Degradasi Moral Generasi Penerus Bangsa di Abad Modern (1)

Jauh sebelum terbentuknya Negara ini, kaum santri sudah menempati posisi sentral dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Meskipun istilah “santri” sendiri hanya dikenal di kalangan masyarakat Jawa kala itu, namun nilai substansial dari seorang santri telah tumbuh dalam jiwa sebagian besar masyarakat

Nusantara secara umum. Jika saat ini kita memaknai santri hanya sebatas mereka yang menempuh Pendidikan di Pondok Pesantren, maka dahulu santri memiliki makna yang lebih luas, yaitu setiap lapisan masyarakat yang menjalankan agama dengan taat, meskipun ia berlatar belakang petani, guru, nelayan, pejabat, dan lain sebagainya. Jadi, jelaslah bahwa nilai substansial kata “santri” berpeluang besar untuk dimiliki oleh semua golongan masyarakat di Nusantara.

Clifford Geertz, seorang sosiolog yang sempat melakukan penelitian terhadap masyarakat Jawa di Mojokuto (yang hasil penelitiannya telah dibukukan dengan judul “The Religion of Java”) membagi masyarakat Jawa menjadi tiga jenis, yaitu abangan, santri, dan priyayi.

Abangan mewakili sikap menitikberatkan segi-segi sinkritisme Jawa yang menyeluruh dan secara luas berhubungan dengan masyarakat pribumi. Santri mewakili sikap menitikberatkan pada segi-segi Islam dan sinkritisme tersebut. Sedangkan priyayi mewakili sikap menitikberatkan pada segi-segi Hindu dan berhubungan dengan Birokrasi.

Pernyataan Clifford Geertz ini semakin menguatkan aspek keberpengaruhan santri dalam kehidupan masyarakat Nusantara di masa Pra-Kemerdekaan, terutama dalam hal kehidupan beragama.
Pasca bermunculannya pondok-pondok pesantren di seantero Nusantara, terutama di era pasca-kemerdekaan, istilah “santri” mengalami penyempitan makna. Dari yang sebelumnya dimaksudkan untuk semua kalangan yang taat dalam menjalani agama, maka saat ini ia hanya diartikan sebagai pelajar yang menempuh Pendidikan di Pondok Pesantren.

Terjadinya hal ini dipengaruhi oleh semakin tertatanya sistem pendidikan di Indonesia, terutama pasca-Kemerdekaan, dimana instansi pendidikan berbasis pondok pesantren dipisahkan dengan instansi pendidikan umum yang dinaungi pemerintah. Maka semenjak saat itu istilah “santri” hanya digunakan bagi para pelajar yang menempuh pendidikan agama di pondok pesantren.

Ketika terjadi “polemik kebudayaan” di tahun 1930-an, pendidikan di pondok pesantren untuk pertama kali dibanggakan sebagai sistem yang tak terpaku pada penumpukan pengetahuan dan pengasahan otak, tetapi juga mementingkan kepribadian dan karakter manusia. Hal ini menjadi ciri khas tersendiri dari Pendidikan pesantren yang tidak pernah hilang dari awal terbentuknya hingga saat ini. Setiap santri yang menempuh Pendidikan di dalamnya, selama 24 jam disuguhi dengan

Pendidikan yang berbasis keilmuan sekaligus moral (karakter). Mereka dibina secara langsung oleh para kiyai dan guru dengan cara diinapkan di asrama dan terpisah dari orang tua. Mereka juga dijauhkan dari teman-teman lawan jenis yang berpeluang besar akan mengganggu konstentrasi selama menempuh Pendidikan di pesantren. Iniah keunikan yang hanya dimiliki oleh pondok pesantren, dan hampir tidak dimiliki oleh instansi-instansi pendidikan lainnya.

Namun amat disayangkan, citra pesantren bagi sebagian kalangan dianggap masih ketinggalan zaman jika dikaitkan dengan kemajuan Ilmu pengetahuan dan Teknologi di era globalisasi ini. Bahkan ternyata, penilaian “negatif” terhadap instansi kepesantrenan bukanlah hal yang baru muncul belakangan. Taufik Abdullah di dalam bukunya “Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia” menyebutkan bahwa pesantren kerap dipandang oleh sebagian kalangan sebagai sistem pendidikan yang bersifat “Isolasionis”, terpisah dari aliran utama “Pendidikan Nasional”.

Sistem pendidikan di pesantren juga dinilai “konstervatif”, dalam arti bahwa pesantren kurang peka terhadap perubahan tuntutan zaman dan masyarakat. Dan masih banyak penilaian negative lainnya yang mendiskreditkan pesantren berdasarkan standarisasi-standarisasi subjektif. Biasanya standarisasi yang digunakan selalu dikaitkan dengan aspek-aspek yang mendorong pada tujuan-tujuan finansial dan materi.

Padahal, pesantren memiliki suatu kekhasan yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini, salah satunya ialah apa yang disebut oleh Thomas Likona (1943) sebagai “educating for character” atau yang belakangan digencarkan oleh Kemendikbud dengan istilah “pendidikan karakter”.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: