Untuk yang Bertanya Dalil: Sebuah Catatan Kritis

 

Tak hanya sekali saya ditanya saat menjelaskan masalah fikih, “Ustaz, dalilnya apa?” Terlepas dari maksud si penanya, bagian dari diri saya akan menganggap bahwa pertanyaan tersebut adalah tuduhan bahwa penjelasan yang saya beri hanya berdasarkan logika dan tebak-tebak semata, sehingga perlu dipastikan kejujurannya. Seolah proses belajar yang saya lalui selama ini omong kosong.

Memang, saat belajar fikih, kita akan menemukan bahwa rata-rata kitab-kitab rujukan utama hanya memberi hukum tanpa menuliskan dalil. Tetapi itu bukan berarti isi kitab tersebut hanya produk bualan. Anggapan jahat ini barangkali sudah lama muncul, sehingga Imam Baihaqi tergerak untuk menuliskan dalil-dalil yang menjadi landasan fikih, khususnya Mazhab Syafi’I dalam karya beliau, Ma`rifatu’s Sunan wal Âtsâr, untuk membungkam mulut-mulut jahat kurang adab.

Ketiadaan dalil dalam kitab-kitab rujukan utama fikih sebenarnya berangkat dari kewajiban taklid dalam ibadah bagi yang bukan mujtahid. Maksudnya, setiap muslim tidak dibebankan untuk mengetahui dalil, karena memang mustahil. Boleh jadi dalil salat dan puasa familiar karena sering diulang, namun ibadah lain seperti berwudu, menikah, berkhitan, atau ibadah yang lebih detail seperti bersiwak, tahalul dan duduk tawaruk, tentu mustahil. Makanya, seorang muslim hanya dibebankan untuk mengikuti ulama, bukan mengetahui semua dalil yang pasti mustahil bagi mereka.

Ketiadaan dalil di kitab-kitab fikih juga bertujuan untuk memperingkas pembahasan, agar pelajar tidak terjebak pembahasan berbelit-belit yang tentu akan memakan waktu yang sangat lama dan tidak memiliki manfaat signifikan. Makanya kitab-kitab fikih yang mencantumkan dalil biasanya adalah kitab-kitab level lanjutan yang memang dikhususkan bagi alim yang telah mencapai level keilmuan tertentu.

Lalu kalau memang fikih itu ada dalilnya, mengapa saya begitu pelit saat ada yang menanyakan dalil? Tinggal disebutkan saja bukan?

Memang sekilas, memberi dalil kepada awam yang bertanya tidak masalah. Ada manfaatnya. Paling tidak pengetahuan si awam bertambah. Namun manfaat yang didapat menurut saya tidak setara dengan mudarat yang akan dan telah terjadi.

Pertama, saat seorang alim terbiasa memberikan dalil, maka awam akan beranggapan bahwa setiap hukum fikih yang ia terima harus diiringi dengan dalil. Mereka akan skeptis, tidak terima, atau bahkan menuduh bahwa hasil ijtihad ulama yang tidak dibarengi dalil adalah palsu. Nah, di sini timbul tindakan “kurang ajar” terhadap ulama. Mereka dituduh sebagai golongan yang memalingkan umat dari dalil-dalil wahyu. Tak jarang kita temukan ungkapan, “Mau ikut imam mazhab, atau mau ikut Nabi?”, “Mau ikut Imam Syafi’i atau Nabi?” Bagi orang cerdas, tentu ungkapan macam ini begitu sangat “kurang ajar” sekali.

Kedua, memberikan dalil di setiap permasalahan fikih juga akan membuat awam menganggap mudah proses pengambilan hukum (ijtihad). “Ooh, ternyata gampang ya mengambil hukum agama. Yang penting ada dalil, cek terjemahan, dan keluarkan hukumnya,”

Padahal mereka tidak memahami maksud serta keadaan dalil (‘a`râdhu’l adillah), seperti apakah dalil itu mujmal, makhshûsh, atau pun mansûkh. Mereka juga tidak akan tahu jika ternyata antara satu dalil dan dalil lain saling menjelaskan, kerena keterbatasan dalil yang mereka ketahui.

Bagi mereka, yang penting dalilnya sahih, berarti bisa dijadikan hujjah. Akibatnya, mereka langsung mengambil hukum dari dalil-dalil tersebut secara buta. Wajar jika kini banyak bertebaran hukum hasil ijtihad cacat, yang berdasarkan dalil sahih, namun pemahamannya batil.

Ketiga, kebiasaan memberikan dalil ini juga akan membuat awam mempersempit makna dalil kepada al-Quran dan hadits saja. Saat mereka menemukan dalil lain seperti ijmak, qiyas, ataupun istishhâb, lidah mereka akan ringan mengatakan kalau dalil tersebut adalah produk logika, dan mengikutinya sama saja dengan mengikuti nafsu, bukan wahyu. Ini karena memang awam tidak memahami keotentikan dalil-dalil selain al-Quran dan hadits.

Jangankan dalil selain al-Quran dan hadits. Hadits yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim –radhiyallâhu ‘anhumâ- saja, atau yang tidak disahihkan oleh ‘seorang pakar hadis kontemporer’ tertentu saja akan mereka tolak mentah-mentah, seolah imam-imam hadis lain adalah pendusta.

Ujung-ujungnya, metode pengajaran seperti ini akan membentuk mental-mental mutajâhid (mujtahid gadungan), yang menganggap remeh proses ijtihad. Saat tidak menemukan dalil, mereka akan langsung mengharamkan (tasyaddud), atau langsung menghalalkan (tasahhul). Saat menemukan dalil, mereka hanya akan memahaminya dengan dangkal. Muncul dua golongan, yaitu golongan yang melapang-lapangkan, dan golongan yang menyempit-nyempitkan.

Saat mereka benar-benar buntu, mereka akan mengambil hukum dengan metode ‘tanya google’, atau lebih parah, ‘tanya hati nurani’, yang memang berdasarkan hadits Nabi –shallallâhu alaihi wa sallam-, “istafti qalbak”. Padahal ‘nurani’ yang dimaksud di hadits ini hanya nurani ulama yang telah ditempa dengan belajar dalam waktu lama serta taufik dari Allah, sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Dr. Salim al-Khathib.

Munculnya awam yang selalu menanyakan ‘apa dalilnya?’ sebenarnya bukan salah awam. Mereka hanya ingin ilmu agama yang mereka dapat memiliki sumber otentik yang dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena ini sebenarnya adalah akibat menjamurnya ulama-ulama setengah matang di tengah-tengah umat, yang merasa sudah menjadi alim besar dengan modal jenggot, sorban, Bahasa Arab, serta gelar Lc. ataupun S. Sy. Padahal hal-hal tersebut tidak menjamin seseorang sudah menjadi ulama. Untuk menjadi ulama, jauh dari pada itu. Banyak keilmuan lain yang harus dikuasai secara komprehensif. Belum lagi keotentikan mata rantai keilmuannya yang harus bersambung kepada Nabi Muhammad –shallallâhu ‘alaihi wa sallam-, karena ulama adalah pewaris para nabi.

Bukan berarti menyebutkan dalil bagi orang awam adalah buruk. Di sini dibutuhkan kebijakan ulama, mana masalah yang perlu dijelaskan dengan dalil, seperti masalah pokok agama ataupun akhlak, dan mana yang tidak. Mana dalil yang bisa dipahami secara langsung, mana yang membutuhkan nalar serta kecakapan ijtihad. Bedakan antara majlis taklim yang bertujuan untuk mencetak ulama, dan majlis taklim untuk umum.

Seperti apoteker yang tidak serta merta memberi obat kepada orang yang meminta. Beberapa obat-obatan memang ada yang bisa dikonsumsi secara langsung dan bisa diberikan kepada siapa saja, seperti vitamin dan suplemen. Namun ada juga obat yang hanya boleh diberikan jika si peminta menunjukkan resep dokter. Begitu pula hendaknya kehati-hatian ulama dalam memberi dalil, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidî Habib Ahmad bin Abdurrahman al-Maqdi dalam di salah satu majelis beliau.

Pun dibutuhkan kesantunan awam untuk menerima dan percaya kepada ulama, sebagaimana mereka percaya kepada dokter.

Yang paling utama, adalah kearifan orang yang bukan atau belum mencapai derajat alim untuk tidak berlagak bagai ulama. Disini juga dibutuhkan kearifan lembaga-lembaga pendidikan agama Islam untuk memastikan mutu pendidikan, yang mencakup kurikulum ajar serta tenaga pengajar agar yang mereka telurkan adalah ulama sejati, bukan ulama jadi-jadian. Sebuah pabrik saja akan menarik produk mereka jika tidak sesuai standar.

Tentu sebuah instansi pendidikan ulama harus lebih berhati-hati dari pada itu karena saat ulama jadi-jadian sudah bertebaran, akan sangat sulit untuk menarik dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Yang jadi korban adalah umat secara keseluruhan, bingung siapa alim yang patut dijadikan rujukan. Jangan sampai hanya karena akreditasi, kualitas pendidikan tergadaikan, moral tercampakkan. Dikiranya melakukan perbaikan, malah yang timbul kerusakan. Lalu pikirkan, apakah berani jika nanti Allah meminta pertanggungjawaban?

Wallahu a’lam.

Fakhry Emil Habib

Penulis adalah mahasiswa pascasarjana Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir jurusan Usul Fikih. Alumni parabek tahun 2011.

Baca jugaclose
%d blogger menyukai ini: