Yang Berfatwa Yang Berneraka

Tak bisa dipungkiri, era modern dan postmodern, dengan segala watak, pemikiran, ciri khas dan dampak yang ia bawa, datang tanpa bisa dibendung. Salah satunya bisa dilihat dalam bidang teknologi informasi. Kita menyaksikan sebuah masa dimana setiap manusia menghadapi informasi yang overloaded. Hal ini memunculkan individu-individu yang merasa berhak untuk berkomentar tentang apa saja yang dihadapinya. Berbekal dengan informasi yang mengalir kian-kemari, tidak sedikit yang dengan ringan membantah (dan merendahkan) pandangan yang keluar dari seorang pakar. Tak ada lagi istilah ahli bidang ini-itu; profesionalisme menjadi buntung.

Komentator-komentator dadakan ini mungkin akan berpikir matang jika yang ia hadapi adalah urusan eksak macam kedokteran maupun konstruksi bangunan. Terang saja, salah komentar, nyawa orang jadi taruhan, bangunan roboh jadi tanggungan. Komentar-komentar asal biasanya hanya akan bercokol pada bidang yang akibatnya tidak akan terlihat secara lahir segera, seperti masalah agama.

Pernyataan yang berkaitan dengan agama, khususnya hukum, biasanya disebut fatwa. Di dalam Islam, untuk bisa berfatwa, sebenarnya ada aturannya. Hanya orang ‘alim’ lah yang boleh berfatwa.

Dr. Farid Anshari menjelaskan di dalam bukunya, Mafhûmu’l Âlimiyyah, bahwa untuk menjadi seorang alim, paling tidak ada tiga poin kematangan yang mesti ada; iman kuat, ilmu padat serta wawasan terkait waktu dan tempat. Jika satu kurang, keulamaan seseorang dianggap cacat. Maksudnya, ia berpandangan bahwa seseorang yang tidak memenuhi syarat tapi mencoba-coba untuk berfatwa, ia akan tetap berdosa meskipun fatwanya benar.

Hal berbeda berlaku bagi orang yang memenuhi syarat; setelah ia berijtihad dengan prosedur dan perimbangan-pertimbangan yang ia miliki dalam ilmunya, ia tetap mendapatkan satu pahala, meskipun jika ternyata fatwanya keliru. Begitulah Dr. Farid Anshari menghargai kepakaran seseorang.

Perhatian besar dari Dr. Farid Anshari mengisyaratkan bahwa mengomentari tentang sesuatu hal, dalam hal ini tentang agama, jika bukan oleh seorang pakar, bukanlah urusan yang main-main. Kabarnya, di ijazah Madrasah Sumatera Thawalib tempoe doeloe tertulis jelas dengan Bahasa Arab, “ajra’ukum bi al-fatwa ajra’ukum fi al-nar” (Tergesa-gesa kamu berfatwa, tergesa-gesa kamu ke neraka).

Wajar! Komentar maupun keputusan asal-asalan yang diambil dalam bidang eksak akan langsung terlihat hasilnya. Sedangkan komentar berkaitan agama, hasilnya akan terlihat jauh setelah komentar di keluarkan. Hasilnya nanti akan terlihat bukan di dunia. Mau benar ataupun salah, komentar agama yang dilandaskan pada metode yang cacat, dilakukan oleh persona yang belum memenuhi syarat, maka hanya dosa yang akan didapat.

Tak heran jika Imam Malik, seorang mujtahid terkemuka di masanya tak merasa gengsi untuk mengatakan ‘saya tidak tahu’ untuk 36 dari 40 pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Lebih baik mengaku tidak tahu dari pada fatwa yang dihasilkan hanya fatwa kacau.

Bandingkan dengan komentator-komentator dadakan kini, yang keilmuannya tak sampai seperseratus ilmu Imam Malik, namun kecepatan tanggap serta sambaran lidahnya untuk setiap masalah begitu mencengangkan. Tanpa melalui proses ijtihad dan pengkajian yang baik, mereka ringan sekali untuk berkomentar ini dan itu. Niatnya mungkin mau memberi pencerahan, namun ujungnya malah diri tertarik ke neraka.

Lalu apa saja keilmuan yang harus dikuasai agar bisa berfatwa?

Dr. Farid Anshari menjelaskan, keilmuan yang harus dikuasai untuk bisa menjadi seorang alim mencakup 3 hal. Pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan wahyu; al-Quran dan hadis. Minimal, seorang alim harus menghafal sepertiga awal al-Quran yang rata-rata memang berkaitan dengan hukum. Untuk hadis, beliau tidak mensyaratkan jumlah, meskipun beliau tetap tekankan untuk menghafal hadis-hadis hukum sebanyak-banyaknya. Mungkin rekomendasi Dr. Salim al-Khathib bisa dijadikan penjelas, bahwa sebaiknya seorang alim menghafal kitab Bulûghu’l Marâm.

Syarat kedua berkaitan dengan ilmu Bahasa Arab, bahasa yang dengannya diturunkan syariat. Bahasa Arab di sini tidak cukup menguasai nahwu-sharaf, karena begitu banyak cabang lainnya seperti ilmu bayân, ma’âni, ‘arûdh dan lainnya. Bahasa Arab bukan sekedar bahasa yang ‘dibisai’, namun memang benar-benar diahlikan, lisan dan tulisan.

Syarat ketiga berkaitan dengan modal pemahaman serta ilmu analisis dalil. Ini mencakup ilmu al-Quran, ilmu mushthalah hadis, fikih, usul fikih, mantik, aqidah serta tasawuf.

Keempat, yang paling penting, adalah fiqhu’l wâqi’ alias pengetahuan yang berkaitan dengan keadaan sesuatu yang akan dikomentari. Seorang yang memiliki dan menguasai ketiga syarat di atas namun buta konteks dan sikon ketupat (situasi, kondisi, keadaan, waktu dan tempat), maka fatwa yang dihasilkan nantinya bisa jadi cacat.

Jika dokter saja yang mengurus penyakit dunia mesti memenuhi persyaratan yang luar biasa susah, apatah lagi ulama yang mengurus penyakit akhirat. Dunia bersifat fana, bertahan sementara, sedangkan akhirat bersifat baka, bertahan selama-lamanya.

Jika sahabat menemukan pribadi yang mengaku-ngaku mampu berfatwa tanpa ilmu dasar yang memadai, ingatkan kembali apa yang ada di ijazah Parabek dahulu, “Bermain-main dengan fatwa, bermain-main dengan api neraka,”. Wallahu a’lam.

 

Fakhry Emil Habib

Penulis adalah mahasiswa pascasarjana Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir jurusan Usul Fikih. Alumni parabek tahun 2011.

Baca jugaclose
%d blogger menyukai ini: